Kesatuan Kita

Kesatuan Kita

by. Erizeli Jely Bandaro

Saya bergaul dengan banyak kalangan. Dari pengusaha, elite partai, wartawan, profesional, pejabat dan tentu direksi BUMN. Tidak ada satupun satu persepsi terhadap kebijakan pemeritah. Saya meliat itu buah dari demokrasi yang membuat orang berpikir pragmatis, tidak ideologis. Ada komaris BUMN yang ditunjuk pemerintah, soan ke partai oposisi.Kadang soan juga ke ormas besar. Dia ikut menjelekan pemerintah dengan tujuan dapat simpati politik untuk menang dalam intrik dengan direksi. Ada pejabat negara yang seenaknya mentertawakan kebijakan pemerintah. Padahal dia bagian dari abdi negara yang harus satu visi dengan presiden.

Ada teman pendukung setia Jokowi, menebarkan kebencian terhadap Taliban. Padahal dia tahu. Tanpa peran Jokowi tidak pernah taliban diperhitungkan secara politik. Bagi rezim Ghani, Taliban adalah Kelompok kriminal bersenjata. Tetapi berkat Indonesia, Taliban bisa masuk dalam dialogh perdamaian. Kebayangkan, KKB ikut berdamai dengan pemerintah resmi. Hebatnya, itu berkat peran Jokowi dengan memprakarsai pertemuan ulama international di Bogor.  Sejak tahun 2015 Jokowi dua kali bertemu dengan Presiden Ghani dan Jk empat kali. Dukungan teman itu kepada Jokowi karena dasar pragmatis. Sama saja dukung Jokowi tapi anti PDIP.

Berlarut larut penyelesaian masalah BUMN, seperti Asabri, Jiwasraya, Garuda, Waskita, itu karena internal BUMN juga terbelah. Antar direksi ada faksi berdasarkan backing partai. Bisa partai oposisi bisa juga bagian dari koalisi. Kemudian dikementrian juga sama. Bertambah runyam, DPR juga tidak satu suara. Semua bicara soal kepentingan. Akibatnya, masalah sederhana jadi runyam.  Setelah kerugian membesar tanpa bisa lagi bermain intrik. Direksi dan pejabat dikorbankan. Lihatlah kasus Asabri dan Jiwasraya. Kerugian ditutupi dengan PMN.

Banyak lagi proses politik melambat bahkan tersendat ketika diaplikasikan. Karena ketidak jelasan sikap antar semua komponen. Di internal pemerintah, di luar pemerintah, dan di akar rumput terjadi polarisasi yang sangat mengkawatirkan. Liat aja postingan di sosial media. Kalau tidak ada perubahan konstitusi yang memastikan pancasila sebagai idiologi tertutup untuk mendukung kekuasaan  lembaga kepresidenan, dengan merestuktur MPR/DPR, maka hanya masalah waktu negeri ini akan pecah. Sudah sangat mengkawatirkan. Apalagi era digital dimana negara tidak berdaulat atas IT…

Bersumber dari Pendangkalan

Bersumber dari Pendangkalan

by KH. Abdurrahman Wahid

Pada sebuah diskusi beberapa tahun yang lalu di Masjid Sunda Kelapa, Jakarta, penulis dikritik oleh Dr Yusril Ihza Mahendra, sekarang Menteri Kehakiman dan HAM. Kata Bang Yusril, ia kecewa dengan penulis karena bergaul terlalu erat dengan umat Yahudi dan Nasrani. Bukankah kitab suci Al-Quran menyatakan salah satu tanda-tanda seorang muslim yang baik adalah "bersikap keras terhadap orang kafir dan bersikap lembut terhadap sesama muslim (Asyidda a'la al-kuffar ruhama baynahum).

Menanggapi hal itu, penulis menjawab, sebaiknya bang Yusril mempelajari kembali ajaran Islam, dengan mondok di pesantren. Karena ia tidak tahu, bahwa yang dimaksud Al Quran dalam kata "kafir" atau "kuffar" adalah orang-orang musyrik (polytheis) yang ada di Mekkah, waktu itu. Kalau hal ini saja, bang Yusril tidak tahu, bagaimana ia berani mengemukakan hal itu?

Berdasar kenyataan itu, penulis tidak begitu heran dengan terjadinya kekerasan di Maluku, Poso, Aceh dan Sampit. Penulis mengutuk peledakan bom di Legian, Bali, karena itu berarti pembunuhan atas begitu banyak orang yang tidak bersalah. Tetapi kutukan itu, tidak berarti penulis heran atas terjadinya peledakan bom itu. Karena dalam pandangan penulis, hal itu terjadi akibat para pelakunya tidak mengerti, bahwa Islam tidak membenarkan tindak kekerasan dan diskrimanatif. Satu-satunya pembenaran bagi tindakan kekerasan secara individual adalah, jika kaum muslimin di usir dari rumahnya (Idza ukhrizu min diyarihim). Karena itulah, ketika harus meninggalkan Istana Merdeka, penulis meminta Luhut Panjaitan mencari surat perintah dari Lurah sekalipun.

Sebabnya, karena ada perintah lain dalam Sunny tradisional yang diyakini penulis, untuk taat pada pemerintah. Berdasar ayat kitab suci itu, "taatlah kalian pada Allah, pada utusan-Nya dan pada pemegang kekuasaan pemerintahan" (Athi u' allaha wa al-rasullah wa uli al-amri minkum). Pak Luhut Panjaitan mencarikan surat perintah itu dari seorang Lurah, dan penulis sebagai warga negara dan rakyat biasa –karena lengser dari jabatan kepresidenan— mengikuti perintah tersebut. Soal bersedianya penulis lengser dari jabatan kepresidenan, karena penulis mengaggap tidak layak jabatan setinggi apapun di negeri ini, dipertahankan dengan pertumpahan darah. Padahal waktu itu, sudah ada pernyataan yang ditandatangani 300.000 orang akan mendukung penulis mempertahankan jabatan kepresidenan, kalau perlu mengorbankan nyawa.

Tindak kekerasan –walaupun atas nama agama— dinyatakan oleh siapapun dan dimana pun sebagai terorisme. Beberapa tahun sebelum menjabat sebagai Presiden, penulis merencanakan berkunjung ke Israel untuk menghadiri pertemuan para pendiri Pusat Perdamaian Shimon Peres di Tel Aviv. Sebelum keberangakatan ke Tel Aviv, penulis menerima rancangan pernyataan bersama, yang oleh Rabi Kepala Sevaflim Eli Bakshiloron. Dalam rancangan pernyataan itu, terdapat pernyataan penuli dan Rabai yang menyatakan "berdasarkan keyakinan agama Islam dan Yahudi, menolak penggunaan kekerasan yang berakibat pada matinya orang-orang yang tidak berdosa".

Pengurus Besar NU mengutus Wakil Rais Aam, KH Sahal Mahfudh untuk memeriksa rancangan pernyataan itu. KH Sahal Mahfudh meminta kata-kata "tidak berdosa" diubah menjadi "tidak bersalah".

Mengapa demikian? Karena, yang menentukan seseorang itu berdosa atau tidak adalah Allah SWT. Sedangkan salah atau tidaknya seseorang oleh hakim atau pengadilan, berarti oleh sesama manusia. Penulis menerima keputusan itu dan perubahan rancangan pernyataan tersebut, juga diterima oleh Rabi Eli Bakshiloron. Ketika tiba di Tel Aviv, penulis bersama Rabi Eli langsung menuju kantornya di Yerusalem. Di tempat itu, penulis dan Rabi Eli menandatangani pernyataan bersama itu di depan publik dan media massa. Ini menunjukkan bahwa, Nahdlatul Ulama sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia –bahkan menurut statistic sebagai organisasi Islam terbesar di dunia- menolak terorisme dan pengunaan kekerasan atas nama agama sekalipun. Karena itu, kita mengutuk peledakan bom di Bali dan menganggapnya sebagai "tindak kejahatan/ kriminal" yang harus dihukum.

Keseluruhan penolakan penulis itu, bersumber pada pendapat agama yang tercantum dalam literatur keagamaan (Al qutub al-muqarrahrah), jadi bukannya isapan jempol penulis sendiri. Mengapa demikian? Karena Islam adalah agama hukum, karenanya setipa sengketa seharusnya diselesaikan berdasarkan hukum. Dan karena hukum agama dirumuskan sesuai dengan tujuannya (Al amru bima qa shidiha), maka kita patut menyimak pendapat mantan ketua Mahkamah Agung Mesir, Al Asmawi. Menurutnya, "hokum barat" dapat dijadikan "hukum Islam", jika memiliki tujuan yang sama. Hukum pidana Islam (zarimah), menurut Al Asmawi, sama dengan hokum pidana barat, karena sama berfungsi dan bertujuan menahan (defences) dan menghukum (punishment).

Namun, mengapa terorisme dan tindak kekerasan yang lain masih juga dijalankan oleh sebagian kaum muslimin? Kalau memang benar kaum muslimin melakukan tindakan-tindakan tersebut , jelas bahwa mereka telah melanggar ajaran-ajaran agama. Pertanyaan di atas dapat dijawab dengan sekian banyak jawaban, antara lain rendahnya mutu sumber daya manusia pada para pelaku tindak kekerasan dan terorisme itu sendiri. Mutu yang rendah di kalangan kaum muslimin, dapat dikembalikan kepada aktifitas imperalisme dan kolonialisme yang begitu lama menguasai kaum muslimin. Ditambah lagi dengan, orientasi pemimpin kaum muslimin yang sekarang menjadi elite politik nasional. Mereka selalu mementingkan kelompoknya sendiri dan membangun masyarakat Islam yang elitis.

Apa pun bentuk dan sebab tindak kekerasan dan terorisme, seluruhnya bertentangan dengan ajaran Islam. Hal ini adalah kenyataan yang tidak dapat dibantah, termasuk oleh para pelaku kekerasan dan terorisme yang mengatasnamakan Islam. Penyebab lain dijalankannya tindakan-tindakan yang telah dilarang Islam itu -sesuai dengan ajaran kitab suci Al Quran dan ajaran nabi Muhammad SAW- adalah proses pendangkalan agama Islam yang berlangsung sangat hebat. Walau kita lihat, adanya praktek imperialisme dan kolonialisme atau kapitalisme klasik di jaman ini terhadap kaum muslim, tidak berarti proses sejarah itu memperkenankan kaum muslim untuk bertindak kekerasan dan terorisme.

Harus kita pahami, bahwa dalam sejarah Islam yang panjang, kaum muslim tidak menggunakan kekerasan dan terorisme untuk memaksakan kehendak. Lalu, bagaimanakah cara kaum muslimin dapat mengadakan koreksi terhadap langkah-langkah yang salah, atau mencari "responsi yang benar" atas tantangan berat yang dihadapi? Jawabannya, yaitu dengan mengadakan penafsiran baru (re-interpretasi). Melalui mekanisme inilah, kaum muslimin melakukan koreksi atas kesalahan-kesalahan yang diperbuat sebelumnya, maupun memberikan responsi yang memadai atas tantangan yang dihadapi. Jelas, dengan demikian Islam adalah "agama kedamaian" bukannya "agama kekerasan". Proses sejarah Islam di kawasan ini, adalah bukti nyata akan hal itu, walaupun di kawasan-kawasan lain, masih juga terjadi tindak kekerasan –atas nama Islam— yang tidak diharapkan. Mudah dalam prinsip, namun sulit dalam pelaksanaan bukan?

Jakarta, 31 Desember 2002

Mencla-Mencle Soal di Jatim Sudah Ada Herd Immunity, Seknas Jokowi: Khofifah Otoriter dan Tidak Mau Dapat Saran Dari Masyarakat

Mencla-Mencle Soal di Jatim Sudah Ada Herd Immunity, Seknas Jokowi: Khofifah Otoriter dan Tidak Mau Dapat Saran Dari Masyarakat

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dinilai mejadi kelihatan otoriter, anti kritik dan tidak mau mendapat masukan dari masyarakat.

Hal ini disampaikan oleh Sekretariat Nasional (Seknas) Jokowi Jatim pada Jumat (13/8/2021), menanggapi polemik yang muncul akibat perilaku Khofifah dalam menangani pandemi covid-19. Dimana sebelumnya Khofifah menyatakan bahwa ada daerah di Jatim yakni Surabaya dan Mojokerto sudah mencapai Herd Immunity atau kekebalan komunal.

Klaimnya yang dimuat dan viral di berbagai media itu tentu saja memicu kritik, saran dan masukan dari masyarakat agar sebagai Gubernur . Khofifah tidak sembarangan klaim bahwa sudah ada Herd Immunity di Jatim.  Karena jika sudah ada Herd immunity, tentunya tidak perlu lagi ada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dengan dalih untuk mencegah meluasnya penularan covid-19.

Setelah panen kritik, tiba-tiba Khofifah menyangkal bahwa sebelumnya dia pernah menyatakan bahwa kota Mojokerto dan kota Surabaya sudah mencapai Herd Immunity.

Untuk itu entah ada faktor apa, ada media yang menghapus pemberitaan "Khofifah Sebut Surabaya dan Mojokerto Sudah Herd Immunity" dan menggantinya dengan berita lain. Akan tetapi sebelum dihapus dan diganti dengan berita lain, sudah banyak masyarakat yang melakukan screenshoot atau tangkap layar atas berita tersebut, sehingga jejak digital tidak sempat terhapus/hilang.

Sedangkan beberapa media tidak mau menghapus pemberitaan "Khofifah Sebut Surabaya dan Mojokerto Sudah Herd Immunity", karena bisa jadi mereka memang mendengar pernyataan Khofifah seperti itu dan atau memiliki rekamannya.

" Dari rentetan ini, Khofifah terlihat otoriter, anti kritik dan tidak mau mendapat masukan dari masyarakat", kata Sapto Raharjanto, ketua DPW Seknas Jokowi Jatim.

Sebagaimana viral diberitakan, pada Jumat 6 Agustus 2021 Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa sebut Surabaya dan kota Mojokerto sudah mencapai Herd Immunity.

Dengan pernyataannya itu, Khofifah diingatkan oleh berbagai kalangan masyarakat, diantaranya oleh Deni Wicaksono, anggota Komisi E DPRD Jatim yang menbidangi kesehatan, agar hati-hati membuat narasi atau klaim adanya pencapaian herd immunity pada sejumlah daerah di Jatim.

Saran atau nasehat yang diberikan oleh Deni pada Sabtu 7 Agustus 2021 itu karena herd immunity baru terwujud ketika sebagian besar orang dalam kelompok sudah memiliki kekebalan terhadap penyakit infeksi. Salah satu jalannya lewat vaksinasi. Konsensus ahli, sekitar 70 persen warga tervaksin, tapi dalam konteks Covid-19, itu tercapai ketika sudah lengkap dua dosis. Faktanya, tidak ada satu pun kabupaten/kota atau provinsi di Indonesia yang telah mencapai itu.

Deni menyebut pernyataan  Khofifah itu menjerumuskan karena berpotensi membuat masyarakat di daerah yang disebut Khofifah sudah herd immunity lengah terhadap Covid-19 yang masih mengganas.

Pernyataan Khofifah itu menurut Deni, juga juga berpotensi mengadu domba karena publik di daerah tersebut akan memprotes keras pemerintah kota atau kabupatennya, mengapa tetap ada pembatasan (PPKM) ketika herd immunity sudah diklaim oleh Gubernur Jatim

Begitu diingatkan atau diberi saran, entah ada apa sontak beberapa media menghapus berita yang berisi klaim Khofifah bahwa di Jatim sudah ada daerah yang mencapa herd immunity, akan tetapi beberapa media lain tidak mau menghapus pemberitaan tersebut.

Dan pada Senin 9 Agustus 2021, saat mengudara pada sebuah acara radio sebagaimana disiarkan https://www.instagram.com/p/CSWLCmlMCbw/ , Khofifah menyangkal bahwa dirinya pernah bilang bahwa Kota Mojokerto dan Surabaya sudah mencapai herd immunity.

Bantahan Khofifah pada siaran tersebut akhirnya menuai banyak kritik dari para pemirsa, diantaranya yang disuarakan oleh @umaralhakimhakim yang menyatakan "Alasane uakeh (alasannya buanyak), pemimpin yang baik itu sebelum melempar pernyataan harus disesuaikan dengan data dan realita".

Sedangkan @andik_rekkles berkomentar "Omonganmu mbulet koyo... (Bicaramu ruwet/ silang sengkarut seperti...)"

Malah ada yang sinis seperti @erryseptiawan yang menyindir "Ayo bu pesta ulang tahun maneh, mumpung PPKM belum ditutup (Ayo bu pesta ulang tahun lagi, mumpung PPKM belum ditutup)

Ketua Seknas Jokowi Jatim

Sapto Raharjanto

HP/WA: 082141751575

Panglima TNI Bela Peran Bantuan TNI Polri Yang Diremehkan dan Disindir Khofifah

Panglima TNI Bela Peran Bantuan TNI Polri Yang Diremehkan dan Disindir Khofifah

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto membela peran TNI dan Polri yakni Babinsa dan Bhabinkamtibmas dalam membantu melakukan tracing atau pelacakan kontak erat pasien Covid-19 yang sebelumnya diremehkan dan disindir oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

Hadi menyatakan bahwa rasio tracing di Jawa Timur 1:29 atau satu pasien positif Covid-19 sebanyak 29 dites swab PCR. Menurutnya, angka tersebut sudah sesuai standar Badan Kesehatan Dunia (WHO).

"Rasionya 1 banding 29, itu sudah masuk standar WHO loh Ibu Gubernur," kata Hadi kepada Forkopimda Jatim saat berdialog dengan tim tenaga kesehatan Mojokerto, Minggu (1/8/2021.

Hadi pun menguji kemampuan anggota Babinsa dan Bhabinkamtibmas dalam pengoperasian aplikasi Sistem Informasi Pelacakan (SiLacak) dan inaRISK, serta koordinasi 4 pilar, hingga bagaimana memperlakukan pasien Covid-19.

Koordinasi tersebut diuji dengan melakukan komunikasi melalui telepon antara Babinsa maupun Bhabinkamtibmas kepada pasien Covid-19 yang sedang melakukan isolasi mandiri untuk mengetahui perkembangan kesehatan secara berkala.

Dalam Kunjungan Panglima TNI ke Puskesmas Gayaman Mojokerto, Puskesmas Sukomoro Nganjuk, Puskesmas Balerejo Madiun, ia didampingi oleh Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Kabaharkam Polri Komjen Arief Sulistyanto, Pangdam V Brawijaya Mayjend Suharyanto, Kapolda Jatim Irjen Nico Afinta.

Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan 3T serta penerapan aplikasi Silacak dan aplikasi inaRISK.

Untuk diketahui, bahwa sebelumnya pada Forum Guru Besar  Fakultas Kedokteran Airlangga, Jumat (30/7/2021) Khofifah terkesan meremehkan dan menyindir peran Babinsa dan Bhabinkamtibmas yang membantu melakukan tracing atau pelacakan kontak erat pasien Covid-19

Itu disampaikan saat Khofifah mengakui tracing atau pelacakan kontak erat pasien positif Covid-19 di wilayahnya masih sangat rendah.

Dalam Forum itu, sebagaimana dilansir CNN, Khofifah mengaku menerima keluhan petugas tracing yang kesulitan mengoperasikan aplikasi Silacak, dimana program ini diluncurkan Kementerian Kesehatan untuk penguatan tracing.

Menurutnya, sejumlah petugas tracer, yang terdiri dari Babinsa TNI AD dan Bhabinkamtibmas Polri ternyata mengalami kendala saat melakukan entry data di aplikasi Silacak.

"Kalau sekarang yang diturunkan Babinsa dan Bhabinkamtibmas ngapunten (mohon maaf) ini bukan bidangnya," kata Khofifah saat itu

Emil Dardak: Kasus Covid-19 di Jatim Melandai Tapi Masih Tinggi

Emil Dardak: Kasus Covid-19 di Jatim Melandai Tapi Masih Tinggi

Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak bersama Rektor ITS Mochamad Ashari dan Ketua IKA ITS Wahid Wahyudi menyaksikan proses vaksinasi di Graha ITS pada Minggu (1/8/2021).

"Minimal kita sedang melihat melandainya kasus aktif meskipun grafik melandainya masih tinggi, Kita harus sangat hati-hati membuka kegiatan ekonomi jangan sampai melonjak lagi" tuturnya

Data tadi pagi yang saya dapat keterisian ICU 1.193 dari 1.479 ini ada ini 81% kemudian untuk tempat tidur isolasi 12.640 dari 17.879 jadi kurang lebih ada di 71% isolasi selanjutnya antrian IGD 380 tertinggi kota Malang 90 disusul Surabaya 76, kota Madiun 32" imbuhnya.

BOR dan IGD menunjukan tren penurunan dibeberapa daerah di Jawa Timur

"Terkait BOR untuk antrian di IGD berdasarkan data terbaru sudah turun dibawah 400an kita pernah menyentuh di 800an sekerang sudah turun, ada beberapa daerah seperti malang ini kok sudah nyalip Surabaya untuk jumlah antriannya padahal sudah ada RS Darurat yang okupansinya sudah mulai turun" tuturnya.

"Untuk ICU sendiri awal bisa menyentuh 20an untuk zona hitam hari ini ada dikisaran 15an, tolong jangan kita lupa ini bisa membaik karena kita membatasi aktivitas kita" Imbuhnya.

Mantan Bupati Trenggalek itu menjelaskan kondisi beberapa daerah

"Seperti Trenggalek yakni 19, ini  sebenarnya ngga banyak tetapi untuk ukuran Trenggalek ini sudah banyak ini  kami coba cek ke pak Bupati. Sebenarnya antrian IGD ini sudah turun dan BOR sudah turun" jelasnya

"Begitu juga dengan Malang kami tadi sudah kontak pak Walikota Malang untuk mengurai penumpukan di IGD, kita bisa identifikasi nanti apakah ini menumpuk di IGD RS tertentu sehingga tidak terdistribusi, sebenarnya bisa didistribusikan ke RS lain yang bisa merawat" tambahnya.

Prokes Covid 19 varian delta berbeda

"Prokes Covid 19 yang lalu unutk adaptasi kebiasaan baru berbeda dengan prokes untuk varian delta ini, kita ini sedang sangat hati-hati untuk menerapkan prokes yang bisa kita terapkan dimasyarakat dan tentunya pemerintah pusat akan memberikan kebijakan yang baik" ungkapnya.

"Kita layak bersyukur kasus aktif barunya di Surabaya lebih rendah dibandikan kasus sembuhnya sehingga kasus aktifnya berkurang tetapi ini baru terjadi di Surabaya dan beberapa daerah lain, kebanyakan daerah-daerah lain masih naik" tutupnya.