Jumat, 25 September 2020

GMNI Surabaya Bicara Reforma Agraria

GMNI Surabaya Bicara Reforma Agraria

Inline image

RadarNusantara.Com – Surabaya, 60 Tahun silam, Pemerintah Soekarno menetapkan tanggal 24 September sebagai peringatan Hari Tani Nasional dengan momentum lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960. Disahkannya UU tersebut bertujuan untuk menghapuskan sistem agraria kolonial.

Menanggapi 60 Tahun UU PA, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Surabaya membuat kajian sebagai langkah untuk mengevaluasi diterapkannya UU tersebut. Kajian tersebut dirilis di akun resmi instagram GMNI Surabaya https://www.instagram.com/gmnisurabaya/  pada Kamis (25/9/2020).

Refi Achmad Zuhair, ketua DPC GMNI Surabaya menjelaskan bahwa UU PA Tahun 1960 belum diterapkan secara utuh.

Banyak permasalahan yang masih menimpa petani di Indonesia, mulai terjadinya konflik serta rusaknya ekosistem akibat pembangunan perindustrian.

Apalagi UU PA 1960 akan digantikan digantikan dengan RUUP (Rancangan Undang-Undang Pertanahan) yang disusupkan pada RUU Cipta Kerja, diniscayai semakin memperparah nasib petani dimana RUUP justru banyak mengandung peraturan-peraturan yang sangat merugikan bagi pengelola tanah atau petani dan menguntung pihak pemodal atau investor.

Oleh karenanya GMNI Surabaya mengeluarkan tuntutan kepada Pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin untuk mewujudkan reforma agraria, yakni:

1. Mendesak pemerintah untuk menyelesaikan konflik agraria yang masih terjadi di berbagai wilayah karena dianggap sebagai penghambat terbentuknya reforma agraria.

2. Menuntut untuk menghentikan pembahasan RUU Cipta Kerja yang didalamnya juga terdapat RUU Pertanahan yang merugikan para petani serta menuntut pula pemerintah mengimplementasikan UU Pokok-Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 sebagai solusi terciptanya kadaulatan pangan.

3. Meminta pemerintah untuk tidak melakuakan diskriminasi serta menghentikan tindakan represif terhadap rakyat, buruh, tani dan nelayan yang sedang memperjuangkan hak-hak atas tanahnya sebagai sumber penghidupan.

4. Menagih komitmen pemerintahan dalam memberantas tindak pidana korupsi yang terjadi pada sektoral agraria.

5. Menuntut pemerintah segera menyelesaikan sengketa lahan pertanian akibat dari pembangunan perindustrian. (Nah)

Kamis, 17 September 2020

Kemenkumham Tetapkan PakDe Karwo dan Ahmad Basara Sebagai Pengurus DPP GMNI Yang Sah

Kemenkumham Tetapkan PakDe Karwo dan Ahmad Basara Sebagai Pengurus DPP GMNI Yang Sah

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) akhirnya mengeluarkan Surat Keputusan (SK) bernomor AHU-000510.AH.01.08 tahun 2020 yang menetapkan Pak De Karwo (panggilan akrab Soekarwo - mantan Gubernur Jawa Timur) dan Ahmad Basara (Ketua DPP PDI Perjuangan) sebagai pengurus Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI) periode 2019 - 2022, hasil kongres ke 21 di kota Ambon, provinsi Maluku.

Sebagaimana diketahui kongres ke 21 organisasi GMNI di kota Ambon berlangsung pada akhir tahun 2019 sempat berlangsung ricuh.

Karena pada saat kongres organisasi yang diikuti oleh ratusan peserta ini sedang berlangsung, Soekarwo dan Ahmad Basara memerintahkan agar beberapa orang peserta meninggalkan arena kongres, dan lalu menyewa Hotel Amaris di kota Ambon untuk mendeklarasikan kepengurusan hasil kongres ke 21 GMNI dan menetapkan Soekarwo dan Ahmad Basara sebagai pengurus DPP GMNI.

Hal ini sempat memicu kericuhan para peserta kongres.

Akhirnya Kemenkumham mengeluarkan SK nomor AHU-000510.AH.01.08.2020 pada bulan Agustus 2020 yang menyatakan bahwa Soekarwo dan Ahmad Basara adalah pengurus DPP GMNI yang sah.

Dengan telah terbitnya SK Kemenkumham ini diminta kepada seluruh anggota dan warga GMNI untuk tunduk dan patuh pada keputusan tersebut.



Minggu, 06 September 2020

Tidak Salah Jika Masyarakat Meragukan Partai Demokrat

Tidak Salah Jika Masyarakat Meragukan Partai Demokrat

Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Jember propinsi Jawa Timur (Jatim) tahun 2020, Partai Demokrat memberikan rekomendasi dan mengusung pasangan calon Hendi - Gus Firjaun untuk berkompetisi pada pemilihan yang akan berlangsung pada bulan Desember 2020.

Akan tetapi para pengurus Partai Demokrat cabang Jember, tampak aktif mendukung dan mengusung bakal calon dari jalur perseorangan yakni pasangan Faida - Vian.

Dukungan pada pasangan jalur perseorangan Faida - Vian tersebut bukan hanya bersifat pernyataan retorika belaka, akan tetapi berupa dukungan konkret sejak pengumpulan dukungan dari masyarakat sebagai syarat maju sebagai calon jalur perseorangan dan mempersiapkan persyaratan dan berkas agar memenuhi syarat untuk mendaftar pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jember.

Seperti tampak pada foto diatas, yang diambil oleh media, dukungan terang-terangan itu diperlihatkan oleh Rico Nurfiansyah Ali (berbaju batik dan bersimpuh dihadapan pasangan calon) pengurus Partai Demokrat Jember yang terlihat mempersiapkan segala sesuatu bagi pasangan jalur perseorangan Faida - Vian untuk kepentingan pendaftaran calon ke kantor KPU Jember.

Dengan munculnya Rico Nurfiansyah secara terang-terangan ini, ada indikasi dukungan dari pengurus Partai Demokrat yang juga anggota DPRD propinsi Jatim, Reno Zulkarnaen untuk membiayai berbagai kegiatan pengurus Partai Demokrat cabang Jember untuk mengusung dan mendukung serta memenangkan pasangan calon dari jalur perseorangan Faida - Vian tersebut.

Menurut Mahatir, seorang pengamat di Jember, apa yang ditunjukkan oleh Partai Demokrat ini bisa menimbulkan anggapan bahwa wajar jika masyarakat meragukan Partai Demokrat.

"Bisa timbul anggapan, wajar jika masyarakat meragukan Partai Demokrat, karena seperti di Jember ini, secara resmi telah memberi rekomendasi dan mengusung A, tapi secara terang-terangan pula melaksanakan kegiatan konkret untuk  mendukung dan membantu serta memenangkan B", kata Mahatir.

"Jika yang melakukan itu adalah anggota biasa atau simpatisan Partai Demokrat, mungkin masyarakat akan cuma menganggap bahwa wajar jika ada pemilih Partai Demokrat mendukung calon lain, tapi jika yang melakukan itu pengurus partai, tentunya ini bisa menimbulkan anggapan, bahwa tidak salah Partai Demokrat sangat diragukan komitmennya alias plin-plan dalam membuat keputusan", tuturnya.

Sementara itu pengurus partai Demokrat cabang Jember, Rico Nurfiansyah Ali ketika dihubungi HP/WAnya 081332987928 dan pengurus Partai Demokrat Jatim yang juga Anggota DPRD Jatim Reno Zulkarnaen ketika dihubungi HP/WAnya 08123952727 belum memberi tanggapan


Tidak Salah Jika Masyarakat Meragukan Partai Demokrat


Tidak Salah Jika Masyarakat Meragukan Partai Demokrat

Inline image

Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Jember propinsi Jawa Timur (Jatim) tahun 2020, Partai Demokrat memberikan rekomendasi dan mengusung pasangan calon Hendi - Gus Firjaun untuk berkompetisi pada pemilihan yang akan berlangsung pada bulan Desember 2020.

Akan tetapi para pengurus Partai Demokrat cabang Jember, tampak aktif mendukung dan mengusung bakal calon dari jalur perseorangan yakni pasangan Faida - Vian.

Dukungan pada pasangan jalur perseorangan Faida - Vian tersebut bukan hanya bersifat pernyataan retorika belaka, akan tetapi berupa dukungan konkret sejak pengumpulan dukungan dari masyarakat sebagai syarat maju sebagai calon jalur perseorangan dan mempersiapkan persyaratan dan berkas agar memenuhi syarat untuk mendaftar pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jember.

Seperti tampak pada foto diatas, yang diambil oleh media, dukungan terang-terangan itu diperlihatkan oleh Rico Nurfiansyah Ali (berbaju batik dan bersimpuh dihadapan pasangan calon) pengurus Partai Demokrat Jember yang terlihat mempersiapkan segala sesuatu bagi pasangan jalur perseorangan Faida - Vian untuk kepentingan pendaftaran calon ke kantor KPU Jember.

Dengan munculnya Rico Nurfiansyah secara terang-terangan ini, ada indikasi dukungan dari pengurus Partai Demokrat yang juga anggota DPRD propinsi Jatim, Reno Zulkarnaen untuk membiayai berbagai kegiatan pengurus Partai Demokrat cabang Jember untuk mengusung dan mendukung serta memenangkan pasangan calon dari jalur perseorangan Faida - Vian tersebut.

Menurut Mahatir, seorang pengamat di Jember, apa yang ditunjukkan oleh Partai Demokrat ini bisa menimbulkan anggapan bahwa wajar jika masyarakat meragukan Partai Demokrat.

"Bisa timbul anggapan, wajar jika masyarakat meragukan Partai Demokrat, karena seperti di Jember ini, secara resmi telah memberi rekomendasi dan mengusung A, tapi secara terang-terangan pula melaksanakan kegiatan konkret untuk  mendukung dan membantu serta memenangkan B", kata Mahatir.

"Jika yang melakukan itu adalah anggota biasa atau simpatisan Partai Demokrat, mungkin masyarakat akan cuma menganggap bahwa wajar jika ada pemilih Partai Demokrat mendukung calon lain, tapi jika yang melakukan itu pengurus partai, tentunya ini bisa menimbulkan anggapan, bahwa tidak salah Partai Demokrat sangat diragukan komitmennya alias plin-plan dalam membuat keputusan", tuturnya.

Sementara itu pengurus partai Demokrat cabang Jember, Rico Nurfiansyah Ali ketika dihubungi HP/WAnya 081332987928 dan pengurus Partai Demokrat Jatim yang juga Anggota DPRD Jatim Reno Zulkarnaen ketika dihubungi HP/WAnya 08123952727 belum memberi tanggapan

Rabu, 19 Agustus 2020

Partai Berkarya dan Partai Demokrat Usung Hendy Siswanto Sebagai Calon Bupati Jember Tantang Pertahana

Partai Berkarya dan Partai Demokrat Usung Hendy Siswanto Sebagai Calon Bupati Jember Tantang Pertahana

Siapa saja figur kontestan yang bakal bertarung di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Jember mulai terlihat. Setelah Pertahana Bupati Faida lolos persyaratan dukungan calon perseorangan, berikutnya muncul rekomendasi Partai Demokrat kepada calon Bupati Hendy Siswanto.

Sekretaris DPC Partai Demokrat Jember Agusta Jaka Purwana mengakui keabsahan salinan surat yang beredar luas sesuai dokumen asli rekomendasi pencalonan dari induk partainya.

"Ya benar, Partai Demokrat resmi mengusung Haji Hendy dan Gus Firjaun," tegasnya Rabu malam, 5 Agustus 2020.

Menurutnya, dokumen asli diserahkan langsung oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, dan Sekretaris Jenderal Teuku Riefky Harsya.

"Selanjutnya, kami konsolidasi internal semua pengurus sampai tingkat ranting harus bersama-sama memenangkan Pilkada", katanya.
(https://nusadaily.com/regional/pilkada-jember-dapat-rekom-demokrat-hendy-siswanto-tantang-petahana.html)

Sebelumnya, Partai Berkarya akhirnya mengambil sikap resmi terkait rekomendasi partai untuk Bakal Calon Bupati di Pilkada Jember.

Partai yang didirikan oleh Tommy Soeharto Putra yang tidak lain adalah putra bungsu mantan Presiden Soeharto ini diberikan Bacabup H. Hendy Siswanto

"Rekom Partai Berkarya sudah turun dan diberikan kepada H. Hendy, rekom ini diberikan langsung oleh Ketua Umum Bapak Tommy Soeharto kepada H. Hendy dengan disaksikan sejumlah pengurus DPD Partai Berkarya Jember," ujar Muhid Sekretaris DPD Partai Berkarya Jember.

Pasca turunnya rekom partai ini, Muhid mengatakan, pihaknya akan langsung melakukan konsolidasi dan berkoordinasi dengan partai lain

"Tentu kami akan melakukan Koalisi dengan partai lain, mengingat Partai Berkarya hanya mendapat 1 ( satu ) kursi di DPRD Jember, namun kami tetap akan mengerahkan sekuat tenaga untuk memenangkan bacabup yang sudah direkom oleh ketua umum kami, seluruh kader dan pengurus sudah siap all out untuk memenangkan Pilkada Jember," ujar Muhid.

Muhid menambahkan, pemberian rekomendasi partai untuk Bacabup-Bacawabup Jember ini juga terkesan mendadak, karena DPD mendapat panggilan dari DPP untuk mendampingi rekomendasi calon bupati.

"Penyerahannya sangat mendadak, langsung Mas Tommy dan Pak Priyo Budi Santoso sendiri yang menyerahkan, dan kami serta ada anggota DPR RI dari Nasdem yang ikut menyaksikan penyerahan rekom ini," pungkas Muhid.



Partai Berkarya dan Partai Demokrat Usung Hendy Siswanto Sebagai Calon Bupati Jember Tantang Pertahana

Partai Berkarya dan Partai Demokrat Usung Hendy Siswanto Sebagai Calon Bupati Jember Tantang Pertahana

Inline image

Siapa saja figur kontestan yang bakal bertarung di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Jember mulai terlihat. Setelah Pertahana Bupati Faida lolos persyaratan dukungan calon perseorangan, berikutnya muncul rekomendasi Partai Demokrat kepada calon Bupati Hendy Siswanto.

Sekretaris DPC Partai Demokrat Jember Agusta Jaka Purwana mengakui keabsahan salinan surat yang beredar luas sesuai dokumen asli rekomendasi pencalonan dari induk partainya.

"Ya benar, Partai Demokrat resmi mengusung Haji Hendy dan Gus Firjaun," tegasnya Rabu malam, 5 Agustus 2020.

Menurutnya, dokumen asli diserahkan langsung oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, dan Sekretaris Jenderal Teuku Riefky Harsya.

"Selanjutnya, kami konsolidasi internal semua pengurus sampai tingkat ranting harus bersama-sama memenangkan Pilkada", katanya.
(https://nusadaily.com/regional/pilkada-jember-dapat-rekom-demokrat-hendy-siswanto-tantang-petahana.html)

Sebelumnya, Partai Berkarya akhirnya mengambil sikap resmi terkait rekomendasi partai untuk Bakal Calon Bupati di Pilkada Jember. 

Partai yang didirikan oleh Tommy Soeharto Putra yang tidak lain adalah putra bungsu mantan Presiden Soeharto ini diberikan Bacabup H. Hendy Siswanto

"Rekom Partai Berkarya sudah turun dan diberikan kepada H. Hendy, rekom ini diberikan langsung oleh Ketua Umum Bapak Tommy Soeharto kepada H. Hendy dengan disaksikan sejumlah pengurus DPD Partai Berkarya Jember," ujar Muhid Sekretaris DPD Partai Berkarya Jember.

Pasca turunnya rekom partai ini, Muhid mengatakan, pihaknya akan langsung melakukan konsolidasi dan berkoordinasi dengan partai lain

"Tentu kami akan melakukan Koalisi dengan partai lain, mengingat Partai Berkarya hanya mendapat 1 ( satu ) kursi di DPRD Jember, namun kami tetap akan mengerahkan sekuat tenaga untuk memenangkan bacabup yang sudah direkom oleh ketua umum kami, seluruh kader dan pengurus sudah siap all out untuk memenangkan Pilkada Jember," ujar Muhid.

Muhid menambahkan, pemberian rekomendasi partai untuk Bacabup-Bacawabup Jember ini juga terkesan mendadak, karena DPD mendapat panggilan dari DPP untuk mendampingi rekomendasi calon bupati.

"Penyerahannya sangat mendadak, langsung Mas Tommy dan Pak Priyo Budi Santoso sendiri yang menyerahkan, dan kami serta ada anggota DPR RI dari Nasdem yang ikut menyaksikan penyerahan rekom ini," pungkas Muhid.
(https://jatimtimes.com/baca/219335/20200723/180600/rekomendasi-partai-berkarya-untuk-pilkada-jember-turun-ke-h-hendy-siswanto)

Kamis, 13 Agustus 2020

Khofifah dan Risma Kompak Lawan Kebijakan Pemerintah Pusat Mengenai Proses Pembelajaran Secara Tatap Muka Pada Masa Pandemi Corona

Khofifah dan Risma Kompak Lawan Kebijakan Pemerintah Pusat Mengenai Proses Pembelajaran Secara Tatap Muka Pada Masa Pandemi Corona

Para Kepala Daerah di Surabaya Raya berkumpul di Balai Kota Surabaya. Mereka mengikuti Ekspos Hasil Survey Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Jatim oleh para pakar dan akademisi.

Dalam acara ini Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa hadir dan kompak duduk semeja dengan Tri Rismaharini Wali Kota Surabaya.

Dalam salah satu paparan, Dr Windhu Purnomo pakar Epidemiologi berkesempatan memaparkan beberapa evaluasi kondisi Covid-19 di Jatim. Kota Surabaya disebut sudah seminggu ini berada di zona oranye. Hal itu dari catatan peta epidemiologi tanggal 3 sampai 9 Agustus 2020 berdasarkan 15 kriteria Satgas Covid-19 Nasional. (https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2020/khofifah-dan-risma-duduk-semeja-mendengar-hasil-evaluasi-covid-19-jatim/)

Kompaknya Khofifah dan Risma, juga terlihat dalam langkah nyata, dimana Khofifah telah menetapkan kegiatan belajar tatap muka di sekolah tingkat SMA/SMK. Untuk zona kuning, siswa yang masuk sebanyak 50 persen sedangkan zona oranye sebanyak 25 persen. Dan salah satu lokasi kegiatan belajar tatap muka ini akan dilaksanakan di SMKN 6 kota Surabaya yang masuk zona oranye.

Untuk melaksanakan kebijakan Khofifah dan Risma tersebut, pada Rabu (12/8/2020) SMKN 6 Surabaya telah menggelar simulasi belajar tatap muka yang rencananya dimulai 18 Agustus mendatang, dimana SMKN 6 menjadi salah satu project pembukaan kegiatan sekolah tatap muka tingkat SMA/SMK di Jawa Timur, khususnya Surabaya. (https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5130695/smkn-6-surabaya-gelar-simulasi-belajar-tatap-muka-hasilnya?single=1)

Kompaknya Khofifah dan Risma ini juga tampak saat melawan kebijakan pemerintah pusat mengenai proses pembelajaran secara tatap muka pada masa pandemi corona.

Dimana berdasar SKB (Surat Keputusan Bersama) 4 Menteri,yakni Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri.

Inti dari SKB 4 Menteri itu adalah,pemerintah mengimplementasikan kebijakan, yakni:

1. Perluasan pembelajaran tatap muka untuk zona kuning. Pelaksanaan pembelajaran tatap muka diperbolehkan untuk semua jenjang yang berada di zona hijau dan zona kuning.

2. Kurikulum darurat (dalam kondisi khusus). Sekolah diberikan fleksibilitas untuk memilih kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran siswa. Modul pembelajaran dan asesmen dibuat untuk mendukung pelaksanaan kurikulum darurat.

Pembelajaran tatap muka diperbolehkan di zona hijau dan kuning asalkan mendapat persetujuan dari satgas atau gugus tugas masing-masing daerah," ujar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem.

Walaupun di zona hijau dan kuning, sekolah tidak dapat melakukan pembelajaran tatap muka tanpa persetujuan pemda setempat.

Sedangkan menurut SKB 4 Menteri itu, untuk sekolah yang berada di zona merah dan oranye, tetap dilarang melakukan pembelajaran tatap muka di sekolah. Sekolah di zona ini (zona merah dan oranye) tetap melanjutkan Belajar dari Rumah.
(https://www.kompas.com/edu/read/2020/08/07/181318171/mendikbud-pembelajaran-tatap-muka-diperbolehkan-di-zona-kuning-pjj-pakai?page=all#page2)