Tidak Salah Jika Masyarakat Meragukan Partai Demokrat

Tidak Salah Jika Masyarakat Meragukan Partai Demokrat

Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Jember propinsi Jawa Timur (Jatim) tahun 2020, Partai Demokrat memberikan rekomendasi dan mengusung pasangan calon Hendi - Gus Firjaun untuk berkompetisi pada pemilihan yang akan berlangsung pada bulan Desember 2020.

Akan tetapi para pengurus Partai Demokrat cabang Jember, tampak aktif mendukung dan mengusung bakal calon dari jalur perseorangan yakni pasangan Faida - Vian.

Dukungan pada pasangan jalur perseorangan Faida - Vian tersebut bukan hanya bersifat pernyataan retorika belaka, akan tetapi berupa dukungan konkret sejak pengumpulan dukungan dari masyarakat sebagai syarat maju sebagai calon jalur perseorangan dan mempersiapkan persyaratan dan berkas agar memenuhi syarat untuk mendaftar pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jember.

Seperti tampak pada foto diatas, yang diambil oleh media, dukungan terang-terangan itu diperlihatkan oleh Rico Nurfiansyah Ali (berbaju batik dan bersimpuh dihadapan pasangan calon) pengurus Partai Demokrat Jember yang terlihat mempersiapkan segala sesuatu bagi pasangan jalur perseorangan Faida - Vian untuk kepentingan pendaftaran calon ke kantor KPU Jember.

Dengan munculnya Rico Nurfiansyah secara terang-terangan ini, ada indikasi dukungan dari pengurus Partai Demokrat yang juga anggota DPRD propinsi Jatim, Reno Zulkarnaen untuk membiayai berbagai kegiatan pengurus Partai Demokrat cabang Jember untuk mengusung dan mendukung serta memenangkan pasangan calon dari jalur perseorangan Faida - Vian tersebut.

Menurut Mahatir, seorang pengamat di Jember, apa yang ditunjukkan oleh Partai Demokrat ini bisa menimbulkan anggapan bahwa wajar jika masyarakat meragukan Partai Demokrat.

"Bisa timbul anggapan, wajar jika masyarakat meragukan Partai Demokrat, karena seperti di Jember ini, secara resmi telah memberi rekomendasi dan mengusung A, tapi secara terang-terangan pula melaksanakan kegiatan konkret untuk  mendukung dan membantu serta memenangkan B", kata Mahatir.

"Jika yang melakukan itu adalah anggota biasa atau simpatisan Partai Demokrat, mungkin masyarakat akan cuma menganggap bahwa wajar jika ada pemilih Partai Demokrat mendukung calon lain, tapi jika yang melakukan itu pengurus partai, tentunya ini bisa menimbulkan anggapan, bahwa tidak salah Partai Demokrat sangat diragukan komitmennya alias plin-plan dalam membuat keputusan", tuturnya.

Sementara itu pengurus partai Demokrat cabang Jember, Rico Nurfiansyah Ali ketika dihubungi HP/WAnya 081332987928 dan pengurus Partai Demokrat Jatim yang juga Anggota DPRD Jatim Reno Zulkarnaen ketika dihubungi HP/WAnya 08123952727 belum memberi tanggapan

Partai Berkarya dan Partai Demokrat Usung Hendy Siswanto Sebagai Calon Bupati Jember Tantang Pertahana

Partai Berkarya dan Partai Demokrat Usung Hendy Siswanto Sebagai Calon Bupati Jember Tantang Pertahana

Siapa saja figur kontestan yang bakal bertarung di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Jember mulai terlihat. Setelah Pertahana Bupati Faida lolos persyaratan dukungan calon perseorangan, berikutnya muncul rekomendasi Partai Demokrat kepada calon Bupati Hendy Siswanto.

Sekretaris DPC Partai Demokrat Jember Agusta Jaka Purwana mengakui keabsahan salinan surat yang beredar luas sesuai dokumen asli rekomendasi pencalonan dari induk partainya.

"Ya benar, Partai Demokrat resmi mengusung Haji Hendy dan Gus Firjaun," tegasnya Rabu malam, 5 Agustus 2020.

Menurutnya, dokumen asli diserahkan langsung oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, dan Sekretaris Jenderal Teuku Riefky Harsya.

"Selanjutnya, kami konsolidasi internal semua pengurus sampai tingkat ranting harus bersama-sama memenangkan Pilkada", katanya.
(https://nusadaily.com/regional/pilkada-jember-dapat-rekom-demokrat-hendy-siswanto-tantang-petahana.html)

Sebelumnya, Partai Berkarya akhirnya mengambil sikap resmi terkait rekomendasi partai untuk Bakal Calon Bupati di Pilkada Jember.

Partai yang didirikan oleh Tommy Soeharto Putra yang tidak lain adalah putra bungsu mantan Presiden Soeharto ini diberikan Bacabup H. Hendy Siswanto

"Rekom Partai Berkarya sudah turun dan diberikan kepada H. Hendy, rekom ini diberikan langsung oleh Ketua Umum Bapak Tommy Soeharto kepada H. Hendy dengan disaksikan sejumlah pengurus DPD Partai Berkarya Jember," ujar Muhid Sekretaris DPD Partai Berkarya Jember.

Pasca turunnya rekom partai ini, Muhid mengatakan, pihaknya akan langsung melakukan konsolidasi dan berkoordinasi dengan partai lain

"Tentu kami akan melakukan Koalisi dengan partai lain, mengingat Partai Berkarya hanya mendapat 1 ( satu ) kursi di DPRD Jember, namun kami tetap akan mengerahkan sekuat tenaga untuk memenangkan bacabup yang sudah direkom oleh ketua umum kami, seluruh kader dan pengurus sudah siap all out untuk memenangkan Pilkada Jember," ujar Muhid.

Muhid menambahkan, pemberian rekomendasi partai untuk Bacabup-Bacawabup Jember ini juga terkesan mendadak, karena DPD mendapat panggilan dari DPP untuk mendampingi rekomendasi calon bupati.

"Penyerahannya sangat mendadak, langsung Mas Tommy dan Pak Priyo Budi Santoso sendiri yang menyerahkan, dan kami serta ada anggota DPR RI dari Nasdem yang ikut menyaksikan penyerahan rekom ini," pungkas Muhid.

(https://jatimtimes.com/baca/219335/20200723/180600/rekomendasi-partai-berkarya-untuk-pilkada-jember-turun-ke-h-hendy-siswanto)

Sumber: http://wargatumpat.blogspot.com/2020/08/pesisir-partai-berkarya-dan-partai.html

Partai Berkarya dan Partai Demokrat Usung Hendy Siswanto Sebagai Calon Bupati Jember Tantang Pertahana

Partai Berkarya dan Partai Demokrat Usung Hendy Siswanto Sebagai Calon Bupati Jember Tantang Pertahana

Siapa saja figur kontestan yang bakal bertarung di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Jember mulai terlihat. Setelah Pertahana Bupati Faida lolos persyaratan dukungan calon perseorangan, berikutnya muncul rekomendasi Partai Demokrat kepada calon Bupati Hendy Siswanto.

Sekretaris DPC Partai Demokrat Jember Agusta Jaka Purwana mengakui keabsahan salinan surat yang beredar luas sesuai dokumen asli rekomendasi pencalonan dari induk partainya.

"Ya benar, Partai Demokrat resmi mengusung Haji Hendy dan Gus Firjaun," tegasnya Rabu malam, 5 Agustus 2020.

Menurutnya, dokumen asli diserahkan langsung oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, dan Sekretaris Jenderal Teuku Riefky Harsya.

"Selanjutnya, kami konsolidasi internal semua pengurus sampai tingkat ranting harus bersama-sama memenangkan Pilkada", katanya.
(https://nusadaily.com/regional/pilkada-jember-dapat-rekom-demokrat-hendy-siswanto-tantang-petahana.html)

Sebelumnya, Partai Berkarya akhirnya mengambil sikap resmi terkait rekomendasi partai untuk Bakal Calon Bupati di Pilkada Jember. 

Partai yang didirikan oleh Tommy Soeharto Putra yang tidak lain adalah putra bungsu mantan Presiden Soeharto ini diberikan Bacabup H. Hendy Siswanto

"Rekom Partai Berkarya sudah turun dan diberikan kepada H. Hendy, rekom ini diberikan langsung oleh Ketua Umum Bapak Tommy Soeharto kepada H. Hendy dengan disaksikan sejumlah pengurus DPD Partai Berkarya Jember," ujar Muhid Sekretaris DPD Partai Berkarya Jember.

Pasca turunnya rekom partai ini, Muhid mengatakan, pihaknya akan langsung melakukan konsolidasi dan berkoordinasi dengan partai lain

"Tentu kami akan melakukan Koalisi dengan partai lain, mengingat Partai Berkarya hanya mendapat 1 ( satu ) kursi di DPRD Jember, namun kami tetap akan mengerahkan sekuat tenaga untuk memenangkan bacabup yang sudah direkom oleh ketua umum kami, seluruh kader dan pengurus sudah siap all out untuk memenangkan Pilkada Jember," ujar Muhid.

Muhid menambahkan, pemberian rekomendasi partai untuk Bacabup-Bacawabup Jember ini juga terkesan mendadak, karena DPD mendapat panggilan dari DPP untuk mendampingi rekomendasi calon bupati.

"Penyerahannya sangat mendadak, langsung Mas Tommy dan Pak Priyo Budi Santoso sendiri yang menyerahkan, dan kami serta ada anggota DPR RI dari Nasdem yang ikut menyaksikan penyerahan rekom ini," pungkas Muhid.
(https://jatimtimes.com/baca/219335/20200723/180600/rekomendasi-partai-berkarya-untuk-pilkada-jember-turun-ke-h-hendy-siswanto)

Khofifah dan Risma Kompak Lawan Kebijakan Pemerintah Pusat Mengenai Proses Pembelajaran Secara Tatap Muka Pada Masa Pandemi Corona

Khofifah dan Risma Kompak Lawan Kebijakan Pemerintah Pusat Mengenai Proses Pembelajaran Secara Tatap Muka Pada Masa Pandemi Corona

Para Kepala Daerah di Surabaya Raya berkumpul di Balai Kota Surabaya. Mereka mengikuti Ekspos Hasil Survey Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Jatim oleh para pakar dan akademisi.

Dalam acara ini Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa hadir dan kompak duduk semeja dengan Tri Rismaharini Wali Kota Surabaya.

Dalam salah satu paparan, Dr Windhu Purnomo pakar Epidemiologi berkesempatan memaparkan beberapa evaluasi kondisi Covid-19 di Jatim. Kota Surabaya disebut sudah seminggu ini berada di zona oranye. Hal itu dari catatan peta epidemiologi tanggal 3 sampai 9 Agustus 2020 berdasarkan 15 kriteria Satgas Covid-19 Nasional. (https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2020/khofifah-dan-risma-duduk-semeja-mendengar-hasil-evaluasi-covid-19-jatim/)

Kompaknya Khofifah dan Risma, juga terlihat dalam langkah nyata, dimana Khofifah telah menetapkan kegiatan belajar tatap muka di sekolah tingkat SMA/SMK. Untuk zona kuning, siswa yang masuk sebanyak 50 persen sedangkan zona oranye sebanyak 25 persen. Dan salah satu lokasi kegiatan belajar tatap muka ini akan dilaksanakan di SMKN 6 kota Surabaya yang masuk zona oranye.

Untuk melaksanakan kebijakan Khofifah dan Risma tersebut, pada Rabu (12/8/2020) SMKN 6 Surabaya telah menggelar simulasi belajar tatap muka yang rencananya dimulai 18 Agustus mendatang, dimana SMKN 6 menjadi salah satu project pembukaan kegiatan sekolah tatap muka tingkat SMA/SMK di Jawa Timur, khususnya Surabaya. (https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5130695/smkn-6-surabaya-gelar-simulasi-belajar-tatap-muka-hasilnya?single=1)

Kompaknya Khofifah dan Risma ini juga tampak saat melawan kebijakan pemerintah pusat mengenai proses pembelajaran secara tatap muka pada masa pandemi corona.

Dimana berdasar SKB (Surat Keputusan Bersama) 4 Menteri,yakni Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri.

Inti dari SKB 4 Menteri itu adalah,pemerintah mengimplementasikan kebijakan, yakni:

1. Perluasan pembelajaran tatap muka untuk zona kuning. Pelaksanaan pembelajaran tatap muka diperbolehkan untuk semua jenjang yang berada di zona hijau dan zona kuning.

2. Kurikulum darurat (dalam kondisi khusus). Sekolah diberikan fleksibilitas untuk memilih kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran siswa. Modul pembelajaran dan asesmen dibuat untuk mendukung pelaksanaan kurikulum darurat.

Pembelajaran tatap muka diperbolehkan di zona hijau dan kuning asalkan mendapat persetujuan dari satgas atau gugus tugas masing-masing daerah," ujar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem.

Walaupun di zona hijau dan kuning, sekolah tidak dapat melakukan pembelajaran tatap muka tanpa persetujuan pemda setempat.

Sedangkan menurut SKB 4 Menteri itu, untuk sekolah yang berada di zona merah dan oranye, tetap dilarang melakukan pembelajaran tatap muka di sekolah. Sekolah di zona ini (zona merah dan oranye) tetap melanjutkan Belajar dari Rumah.
(https://www.kompas.com/edu/read/2020/08/07/181318171/mendikbud-pembelajaran-tatap-muka-diperbolehkan-di-zona-kuning-pjj-pakai?page=all#page2)

Sumber: http://wargatumpat.blogspot.com/2020/08/pesisir-khofifah-dan-risma-kompak-lawan.html

Khofifah dan Risma Kompak Lawan Kebijakan Pemerintah Pusat Mengenai Proses Pembelajaran Secara Tatap Muka Pada Masa Pandemi Corona

Khofifah dan Risma Kompak Lawan Kebijakan Pemerintah Pusat Mengenai Proses Pembelajaran Secara Tatap Muka Pada Masa Pandemi Corona

Para Kepala Daerah di Surabaya Raya berkumpul di Balai Kota Surabaya. Mereka mengikuti Ekspos Hasil Survey Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Jatim oleh para pakar dan akademisi.

Dalam acara ini Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa hadir dan kompak duduk semeja dengan Tri Rismaharini Wali Kota Surabaya.

Dalam salah satu paparan, Dr Windhu Purnomo pakar Epidemiologi berkesempatan memaparkan beberapa evaluasi kondisi Covid-19 di Jatim. Kota Surabaya disebut sudah seminggu ini berada di zona oranye. Hal itu dari catatan peta epidemiologi tanggal 3 sampai 9 Agustus 2020 berdasarkan 15 kriteria Satgas Covid-19 Nasional. (https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2020/khofifah-dan-risma-duduk-semeja-mendengar-hasil-evaluasi-covid-19-jatim/)

Kompaknya Khofifah dan Risma, juga terlihat dalam langkah nyata, dimana Khofifah telah menetapkan kegiatan belajar tatap muka di sekolah tingkat SMA/SMK. Untuk zona kuning, siswa yang masuk sebanyak 50 persen sedangkan zona oranye sebanyak 25 persen. Dan salah satu lokasi kegiatan belajar tatap muka ini akan dilaksanakan di SMKN 6 kota Surabaya yang masuk zona oranye.

Untuk melaksanakan kebijakan Khofifah dan Risma tersebut, pada Rabu (12/8/2020) SMKN 6 Surabaya telah menggelar simulasi belajar tatap muka yang rencananya dimulai 18 Agustus mendatang, dimana SMKN 6 menjadi salah satu project pembukaan kegiatan sekolah tatap muka tingkat SMA/SMK di Jawa Timur, khususnya Surabaya. (https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5130695/smkn-6-surabaya-gelar-simulasi-belajar-tatap-muka-hasilnya?single=1)

Kompaknya Khofifah dan Risma ini tampaknya untuk melawan kebijakan pemerintah pusat mengenai proses pembelajaran secara tatap muka pada masa pandemi corona.

Dimana berdasar SKB (Surat Keputusan Bersama) 4 Menteri,yakni Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri.

Inti dari SKB 4 Menteri itu adalah,pemerintah mengimplementasikan kebijakan, yakni:

1. Perluasan pembelajaran tatap muka untuk zona kuning. Pelaksanaan pembelajaran tatap muka diperbolehkan untuk semua jenjang yang berada di zona hijau dan zona kuning.

2. Kurikulum darurat (dalam kondisi khusus). Sekolah diberikan fleksibilitas untuk memilih kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran siswa. Modul pembelajaran dan asesmen dibuat untuk mendukung pelaksanaan kurikulum darurat.

Pembelajaran tatap muka diperbolehkan di zona hijau dan kuning asalkan mendapat persetujuan dari satgas atau gugus tugas masing-masing daerah," ujar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem.

Walaupun di zona hijau dan kuning, sekolah tidak dapat melakukan pembelajaran tatap muka tanpa persetujuan pemda setempat.

Sedangkan menurut SKB 4 Menteri itu, untuk sekolah yang berada di zona merah dan oranye, tetap dilarang melakukan pembelajaran tatap muka di sekolah. Sekolah di zona ini (zona merah dan oranye) tetap melanjutkan Belajar dari Rumah.
(https://www.kompas.com/edu/read/2020/08/07/181318171/mendikbud-pembelajaran-tatap-muka-diperbolehkan-di-zona-kuning-pjj-pakai?page=all#page2)

Kesalahan Bupati Bondowoso Membuat Sekretaris Daerah harus Sibuk Mengurus Hal yang Tidak Perlu Sehingga Sebabkan Pembangunan Bondowoso Terbengkelai

Kesalahan Bupati Bondowoso Membuat Sekretaris Daerah harus Sibuk Mengurus Hal yang Tidak Perlu Sehingga Sebabkan Pembangunan Bondowoso Terbengkelai

Kepada Yth.

Gubernur Jawa Timur

di Surabaya

Dengan Hormat,

Terkait pemberitaan beberapa media yang menyebutkan bahwa bapak Syaifullah sebagai pejabat Sekretaris Daerah (Sekda) melalaikan tugas dan mengabaikan instruksi Bupati, salah satunya berita dari https://www.jatimtimes.com/baca/219665/20200728/150300/sekda-bondowoso-abaikan-instruksi-bupati-soal-lelang-jabatan kami menyampaikan pandangan bahwa ini sebenarnya adalah merupakan kesalahan dari bapak Bupati Bondowoso.

Karena Bupati tidak bisa menjalankan tugas sebagaimana layaknya seorang kepala daerah, dimana ada persoalan intern pemerintah kabupaten (pemkab) Bondowoso, Bupati tidak bisa menyelesaikan, malah akhirnya masalah tersebut ditangani oleh pihak diluar pemkab, yakni pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan dll.

Sebagaimana diketahui, dengan sangat dipaksakan oleh pihak Polres Bondowoso, bapak Sekda dijadikan tersangka karena difitnah melakukan pengancaman kekerasan dan pengancaman pembunuhan kepada Alun Taufana yang saat itu menjabat sebagai kepala BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Bondowoso, dan bapak Syaifullah juga difitnah melakukan pengancaman pada seluruh pegawai BKD.

Padahal kasus ini sebenarnya adalah masalah intern pemkab Bondowoso, Dan dalam beberapa siaran pers atau pendapat yang dilakukan oleh para ahli hukum yang dimuat beberapa media massa, menyatakan bahwa ini menandakan bahwa Bupati tidak tegas, bahkan bupati terkesan cuci tangan. Padahal menurut beberapa pakar hukum tersebut, Bupati sebagai atasan Alun, harusnya bisa memerintahkan Alun untuk mencabut laporannya, sehingga kasus intern ini tidak menjadi masalah hukum.

Karena ketidakmampuan Bupati itulah, akhirnya bapak Syaifullah harus sibuk mengurusi masalah hukum dan hal hal lain yang terkait dengan itu,  yang itu sebenarnya diluar tugas dan kewajibannya sebagai Sekda.

Bahkan sebenarnya Kejaksaan Negeri Bondowoso sudah menemui Bupati, dan meminta agar Bupati memerintahkan Alun untuk mencabut laporannya, sehingga masalah intern pemkab ini bisa selesai dan bukan menjadi masalah hukum, akan tetapi persis sebagaimana para pendapat pakar hukum yang diminta membantu bapak Sekda untuk melakukan siaran pers, bahwa Bupati terkesan cuci tangan.

Jadi jika ada beberapa tugas dan instruksi Bupati yang tidak sempat dilaksanakan oleh bapak Syaifullah, sebenarnya ini merupakan kesalahan Bupati sendiri, karena membuat Sekda harus sibuk mengurusi masalah hukum yang sebenarnya bukan merupakan tugas dn kewajibannya.

Karena Bupati yang selalu lepas tangan dari tanggungjawab jika ada masalah itu, maka pihak diluar pemkab Bondowoso terpaksa harus ikut repot bagaimana mengatur masalah agar pembangunan di kabupaten Bondowoso tidak terbengkelai.

Sehingga karena masalah menjadi persoalan hukum karena Bupati yang enggan turun tangan  itu, akhirnya Sekda, Kejaksaan Negeri Bondowoso dan Pengadilan Negeri Bondowoso berupaya agar bagaimana dalam persidangan masalah ini tetap sesuai prosedur dan menghasilkan putusan lepas dari tuntutan hukum atau bebas, karena untuk menjaga kesinambungan pembangunan di Bondowoso. Sebab pelaksana jalannya pembangunan di Bondowoso sebenarnya adalah bapak Sekda, dan agar pembangunan di Bondowoso bisa terus berkembang.

Selain itu, bapak Sekda juga berupaya agar situasi kabupaten Bondowoso agar terus kondusif, diantaranya dengan mengkoordinasi media massa dan berbagai elemen masyarakat, agar kasus yang sebenarnya tidak perlu terjadi, jika Bupati melaksanakan tugasnya dengan baik ini tidak mengganggu jalannya pembangunan di Bondowoso

Oleh karenanya agar para ASN tidak terbebani hal hal yang tidak perlu seperti yang dialami oleh bapak Sekda sehingga bisa membuat sebagian tugas pembangunan terbengkelai, mohon kiranya pemerintah provinsi dan pemerintah pusat sering memberi arahan dan petunjuk kepada Bupati agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan bertanggungjawab, dan tidak sering lepas tangan dalam menangani masalah.

Demikian Terimakasih

Front Pembela Bondowoso

Nurfiansyah Ali

Tembusan:
1. Menteri Koordinator Bidang Polhukam
2. Menteri Dalam Negeri

3. Dll

Sumber: http://wargatumpat.blogspot.com/2020/08/pesisir-kesalahan-bupati-bondowoso.html

Sekda Bondowoso Sibuk Urusan Pribadi Karena Jadi Tersangka, Beberapa Tugas Pemerintahan Diabaikan

Sekda Bondowoso Sibuk Urusan Pribadi Karena Jadi Tersangka, Beberapa Tugas Pemerintahan Diabaikan

Kepada Yth.

Gubernur Jawa Timur

di Surabaya

Dengan Hormat,

Karena bapak Syaifullah yang menjadi pejabat Sekretaris Daerah (Sekda) kabupaten Bondowoso saat ini sibuk mengurusi masalah pribadinya, karena telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pengancaman kekerasan dan atau pengancaman pembunuhan, maka beberapa tugasnya di kabupaten Bondowoso cukup sering diabaikan.

Bahkan karena merasa sebagai orang kuat dan sering meng-klaim mempunyai banyak relasi dengan para pejabat tinggi negara, maka sering mengabaikan Instruksi dan tugas dari bapak Bupati kabupaten Bondowoso.Dan berperilaku merasa lebih berkuasa daripada Bupati.

Diantaranya sebagaimana yang diberitakan oleh beberapa media diantaranya https://www.jatimtimes.com/baca/219665/20200728/150300/sekda-bondowoso-abaikan-instruksi-bupati-soal-lelang-jabatan , dimana Sekda Bondowoso abaikan Instruksi Bupati.

Seperti yang diberitakan oleh beberapa media tersebut, bapak Syaifullah selaku pejabat Sekda Bondowoso selalu beralasan masih ada kesibukan lain, sehingga tidak bisa menjalankan tugas dan tidak mau menjalankan instruksi Bupati.

Akan tetapi jika ditanya media dan beberapa pihak terkait, Sekda tidak pernah mau menjelaskan, kesibukan apa yang menimpa dirinya, sehingga tidak bisa dengan maksimal menjalankan tugas dan bahkan mengabaikan Instruksi Bupati untuk kegiatan yang sangat penting untuk pembangunan di Bondowoso.

Apalagi, menurut bapak Syaifullah, bahwa yang mengangkat dirinya adalah Gubernur, dan Sekda Provinsi Jawa Timur, sehingga bapak Syaifullah yang merupakan pegawai negeri dari kabupaten Situbondo bisa menjadi Sekda di kabupaten Bondowoso. Karena bapak Syaifullah sering menyatakan bahwa  beliau adalah tim sukses ibu Khofifah yang akhirnya terpilih menjadi Gubernur Jawa Timur. Maka bapak Syaifullah merasa tidak perlu patuh pada Bupati Bondowoso.

Untuk itu kami memohon agar bapak Syaifullah untuk sementara dinon-aktifkan dahulu dari jabatannya sebagai Sekda kabupaten Bondowoso, sampai kasus hukumnya selesai. Jika tidak, maka banyak program pembangunan di Bondowoso yang terhambat, sebab saat ini bapak Syaifullah sering melalaikan tugas dan mengabaikan instruksi Bupati untuk menata pembangunan, karena sibuk mengurusi masalah pribadinya yang jadi tersangka.

Demikian terima kasih.

KSBB - Kelompok Studi Bintang Bondowoso

M. Anshori

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri

2. lembaga Negara Terkait

Sumber: http://wargatumpat.blogspot.com/2020/08/pesisir-sekda-bondowoso-sibuk-urusan.html